Situbondo, Publikapost.com – Laporan dugaan pelanggaran etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo oleh Tim Hukum Rio-Ulfi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masuk babak baru. Pasalnya, laporan tersebut tinggal disidangkan.
Hal ini diungkapkan oleh Abd Rahman Saleh, salah satu anggota Tim Hukum Paslon Rio-Ulfi pada Minggu, 29 Desember 2024.
“Kemarin kami sudah dikabari oleh DKPP. Secara administratif sudah lengkap. Saat ini tinggal nunggu disidangkan,” ujar Abd Rahman.
Pengacara asal Situbondo ini juga menegaskan bahwa langkahnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran Komisioner KPU itu tidak main-main. Dia bersama timnya mengaku total dan sudah menyiapkan semua kebutuhan.
“Ini pelanggaran etik berat dan masyarakat berhak tahu yang mereka kerjakan selama ini. Bahwa ada skenario besar yang dimainkan KPU dan itu merugikan kami,” jelasnya.
Sebelumnya, KPU Situbondo dianggap telah menggagalkan rentetan kegiatan pemilu secara sepihak, salah satu pelaksanaan debat publik ketiga pasangan calon Cabup-Cawabup Pilkada Situbondo Tahun 2024 dengan alasan keamanan.
“Padahal, Kapolres AKBP Rezi Dharmawan dan Bawaslu Situbondo merekomendasikan agar debat publik ketiga tetap dilaksanakan. Namun, KPU Situbondo justru mengabaikan rekomendasi tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Pembina LBH Santri ini juga menilai digagalkannya agenda debat publik ketiga itu merupakan bentuk pengebirian demokrasi, dan pelanggaran tahapan pemilu, hingga penodaan kode etik penyelenggara pemilu.
“Kami menilai dari awal, KPU Situbondo sudah menunjukkan kecenderungan untuk meniadakan debat ketiga. Sehingga kebijakannya bertentangan dengan PKPU dan keputusan KPU sendiri,” katanya.[]
