Padang Pariaman, Publikapost.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rapat Evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 bertempat di Gedung Serbaguna RM Sambalado, Kurai Taji, Minggu (02/2/2025).
Kegiatan ini, dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman H Azwar Mardin SE dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Dalam sambutan, Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin mengatakan, pentingnya peningkatan kualitas pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang.
βPengawasan untuk pilkada ke depan harus lebih baik. Kami berharap sosialisasi kepada masyarakat juga lebih maksimal. Kami sangat mengapresiasi peran insan pers yang telah membantu jalannya pemilihan umum (pemilu) di Padang Pariaman,β ujarnya.
Azwar juga menyampaikan, pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu.
Menurutnya, kerja sama antara semua pihak sangat dibutuhkan agar demokrasi di Indonesia semakin matang dan terpercaya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi menyoroti tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan di 38 provinsi serta 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia.
βAwalnya banyak pihak meragukan apakah pemilu serentak dapat terlaksana dalam satu hari, mengingat negara maju seperti Amerika Serikat pun tidak menerapkan sistem ini. Namun, Indonesia berhasil menyelenggarakannya meski ada berbagai tantangan,β jelas Khadafi.
Ia mengungkapkan, bahwa di Sumatera Barat lebih dari 17.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan pemungutan suara ulang akibat berbagai dinamika yang terjadi.
Ia juga mengapresiasi, jalannya pemilu yang berlangsung relatif aman tanpa ada gangguan stabilitas daerah.
βTidak ada kaca yang pecah, tidak ada batang yang menetes, dan tidak ada asap mengepul di Sumatera Barat. Jika pun ada dinamika, lebih banyak terjadi di ruang digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube,β kata Khadafi.
Khadafi menegaskan, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan.
Di antaranya, fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat serta penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme musyawarah yang terbukti efektif dalam mengurangi jumlah gugatan dari Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.
“Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia,” sebutnya.
Turut hadir rapat evaluasi tersebut, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar Muhammad Khadafi, perwakilan Kapolres dan Dandim, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Walinagari, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan wartawan. (Fakhri)
