Situbondo, publikapost.com – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Situbondo, Johantono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pengadaan enam unit mobil dinas baru untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dukungan ini disampaikan di tengah isu efisiensi anggaran yang berkembang dibeberapa media menstrim, namun Johantono menegaskan bahwa pembelian ini merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kinerja dan citra pemerintah daerah.
Menurut Johantono, pengadaan mobil dinas ini justru akan mengagrit kinerja Forkopimda sebagai brand ambassador Pemerintah Kabupaten Situbondo.
“Saya kira langkah Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, sangat tepat dan tidak ada persoalan,” ucapnya, Rabu, (9/4/2025).
Lebih lanjut, Johantono meluruskan informasi yang beredar terkait anggaran pembelian mobil. Ia mengungkapkan bahwa, “Proses pengadaan mobil tersebut anggarannya di masa pemerintahan sebelumnya, bukan di masa pemerintahan hari ini.” ungkapnya.
Pemerintah saat ini, lanjutnya, hanya menjalankan amanah dari anggaran yang telah dialokasikan pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Saya atas nama Ketua PC GP Ansor Situbondo mendukung pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam proses pengadaan 6 unit mobil untuk forkopimda,” tegas Johantono.
Ia menambahkan bahwa mobil dinas yang lama dinilai kurang layak untuk digunakan sehingga bisa kurang membantu proses efektifitas kinerja dari pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, pengadaan mobil baru ini diharapkan dapat menjadi penunjang kinerja Forkopimda yang lebih efektif.
Menanggapi isu efisiensi anggaran tahun 2025, Johantono menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Situbondo telah menerima petunjuk dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran
Ia menegaskan bahwa persoalan efisiensi anggaran tahun ini sudah selesai sebetulnya dan tidak merembet pada persoalan penganggaran pengadaan mobil yang sudah di lakukan oleh pemerintah yang lama.
Dengan pernyataan ini, Ketua PC GP Ansor Situbondo secara tegas memberikan dukungan moral dan argumentatif terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas Forkopimda, melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan citra daerah, serta meluruskan potensi kesalahpahaman terkait isu anggaran.
