Menu

Mode Gelap

Berita · 11 Jul 2023 13:58 WIB

Polda: 12 Daerah di Papua Rawan Konflik Pemilu, Efek Sistem Noken


Warga mengikuti Pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, 9 April 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma Perbesar

Warga mengikuti Pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, 9 April 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma

Publikapost.com, Papua – Masyarakat berpartisipasi penuh dan mensukseskan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih. Provinsi Papua yang masuk wilayah Indonesia bagian timur dalam proses pemilu menggunakan sistem noken.

Sistem tersebut merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Dalam pola bigman, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menjelaskan hasil pemetaan yang ada, tingginya potensi konflik tersebut dikarenakan sistem Pemilu tersebut. Ia menyebutkan terdapat 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kabupaten yang masuk dalam daftar rawan konflik antara lain Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo,” ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Ia menuturkan dalam sistem noken, mereka yang berkontestasi dalam Pemilu dapat merebut suara yang tersisa. Tak jarang, kata dia, hal tersebut akan berujung pada timbulnya korban jiwa untuk memperoleh suara tambahan.

Karenanya, Mathius mengatakan mekanisme tersebut perlu menjadi perhatian serius agar keamanan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin.

Ia juga mengaku telah meminta kepada Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu untuk mengantisipasi ancaman tersebut khususnya terkait penentuan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

“Saya ada minta kepada pemerintah daerah masing-masing termasuk lewat teman-teman KPU, Bawaslu. Kita untuk betul-betul nanti mengontrol nanti bagaimana DPT-nya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap ke depannya pelaksanaan Pemilu di Papua juga dapat diselenggarakan dengan sistem one man one vote. Sehingga diharapkan tidak ada lagi nyawa yang melayang seperti saat menggunakan metode noken.

“Nah ini yang kita mau pemerintah nanti bertahap itu harus dihilangkan. Syukur-syukur Papua ke depan nanti sudah one man one vote,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Komitmen Paslon Bupati Muda Rio-Ulfiyah Untuk Meningkatkan Kualitas Guru Ngaji di Situbondo

7 September 2024 - 14:05 WIB

Peletakan Batu Pertama RS Tipe C, Rumah Sakit Mitra Sehat Bondowoso

6 September 2024 - 22:07 WIB

Diduga Tidak Objektif Dalam Melakukan Penelitian, Warga Tolak Test Uji Kebisingan Genset Gudang PT MMI Oleh DLH Kota Medan

6 September 2024 - 21:25 WIB

Polres Padang Pariaman Musnahkan 89 Kilo Gram Ganja dan Ratusan Botol Miras

6 September 2024 - 20:07 WIB

Jalan Panjang Mencari Kasus Dugaan Pembunuhan Nahkoda Kapal Poseidon 03

6 September 2024 - 19:23 WIB

Dugaan Ancaman Terhadap Wartawan, Kuasa Hukum Deolipa Yumara: Hukum Tidak Kenal Maaf

6 September 2024 - 13:04 WIB

Trending di Berita