Jakarta , Publikapost.com – Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (05/12/23).
Massa demonstrasi sejak pagi tadi hingga siang hari. Ini untuk membahas terkait tuntutan Apdesi yang berisi percepatan pengesahan revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Aksi Apdesi digelar sejak pukul 09.00 WIB, bahkan sempat menggelar aksi bakar ban dan beberapa baju seragam putih coklat mereka sendiri di depan gerbang DPR.
Massa Demonstrasi Membakar Ban Bekas di Depan Gedung DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani, pun menerima perwakilan pendemo yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa).
Menurutnya dewan legislatif mendukung percepatan pembahasan dengan mengedepankan mekanisme yang sesuai dengan perundangan-undangan.
Saat aksi Demonstrasi berlangsung, Puan sedang memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, lalu menemui 20 perwakilan pendemo sehingga Kepemimpinan Rapat Paripurna kemudian diserahkan kepada Lodewijk F Paulus Wakil Ketua DPR.
Di sela-sela Rapat Paripurna, Ketua DPR RI didampingi oleh Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR secara khusus melakukan audiensi dengan perwakilan pendemo di Ruang Abdul Muis yang juga berada di Kompleks Parlemen.
Saat beraudiensi dengan Apdesi mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, Ketua DPR RI menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa.
βKami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi undang-undang desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan. Namun tidak bisa terburu-buru, harus ada mekanisme yang ditempuh sesuai dengan perundang-undangan. Jadi tidak bisa tiba-tiba disahkan,β ucapnya saat berdiskusi dengan perwakilan pendemo.
Ketua DPR RI memastikan seluruh pimpinan dan anggota DPR kompak untuk mendukung pembahasan revisi UU Desa. Untuk membuktikan komitmen tersebut, dewan atas persetujuan pimpinan akan melakukan pembahasan RUU Desa di masa reses mengingat hari ini masa persidangan DPR ditutup.
“Pembahasan akan dilakukan antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ditunjuk DPR untuk membahas RUU Desa, dengan perwakilan Pemerintah. AKD yang akan ditunjuk antara Badan Legislatif (Baleg) atau Komisi II DPR,” tuturnya.
Ketua DPR RI mengungkapkan apakah pembahasan dilakukan saat reses, kami tadi juga sudah menyepakati dalam pertemuan bahwa akan ada pertemuan pertemuan informal untuk kemudian menyamakan persepsi atau pemikiran dan aspirasi dari kedua belah pihak.
βKita di DPR akan memastikan pembahasan revisi UU Desa berjalan melalui mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan,β ungkapnya.
Ketua DPR RI memaparkan DPR sudah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Untuk menyerap masukan dari stakeholder terkait, maka DPR akan membuat Kelompok Kerja (pokja) dengan Asosiasi perangkat Desa.
βKami belum putuskan apakah itu nanti di Komisi II atau di Baleg, namun DPR sudah melakukan masa reses. Karena itu pimpinan DPR nantinya akan berkoordinasi dengan AKD terkait. Ini harus dibicarakan dulu sesuai dengan mekanismenya. DPR RI juga akan memaksimalkan penyerapan aspirasi dengan membuat saluran komunikasi dengan organisasi kepala desa,” paparnya.
Menurut Ketua DPR RI, komunikasi DPR dengan organisasi kepala desa untuk memberi saran dan masukan dalam pembahasan DPR bersama perwakilan Pemerintah.
βKami akan mendengarkan aspirasi terkait revisi UU Desa. Dan kami menyepakati akan membentuk kelompok kerja bersama perwakilan perangkat desa untuk bisa bersama-sama membahas. InsyaAllah kita akan bergerak bersama, sambil menempuh mekanisme yang ada. Kemudian juga kita akan berdiskusi bersama Pemerintah terkait hal-hal yang menjadi pembahasan kelompok kerja,β terangnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui perwakilan pendemo dari Apdesi
Di akhir audiensi, Ketua dan Wakil Ketua DPR sebagai perwakilan DPR membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama antara dewan dengan perwakilan massa pendemo. Hal ini sebagai komitmen DPR untuk membahas RUU Desa.
βKami akan menampung masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain sehingga nanti hal yang dihasilkan bisa bermanfaat, bukan hanya untuk kepala desa saja, tetapi juga buat seluruh desa di seluruh Indonesia,β lanjutnya.
Sementara itu, salah satu massa aksi yang ikut berdiskusi bersama Puan menyebut ada beberapa tuntutan yang diajukan mereka. Salah satunya meminta jabatan 9 tahun bagi kepala desa.
βHarapan kami dengan kerja sama ini bisa lakukan konsultasi dan kerja sama. Desa ini harus dibangun dengan kerja sama,β jelas salah satu perwakilan massa aksi yang berdiskusi dengan Ketua DPR RI.
Setelah melakukan audiensi dengan massa dari Apdesi, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali ke Rapat Paripurna DPR.
Pantauan dilokasi masa aksi mulai membubarkan diri dan arus lalu lintas sudah normal. Di halaman depan DPR dipenuhi botol-botol mineral yang tampak habis dilempar dari luar kompleks DPR. Para petugas pembersih berbaju oranye sudah mulai membersihkan halaman depan DPR seiring dengan bubarnya para peserta aksi demo sekitar pukul 12.45 WIB. (Nfn/Phay)
