Situbondo, Publikapost.com – Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Situbondo hanya di peruntukkan bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun loh!
Jika pekerja dan buruh sudah bekerja melebihi satu tahun, harus di gaji di atas UMK.
Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Situbondo dari Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Rasyuhdi membenarkan hal tersebut.
Pasalnya, Peraturan tersebut sudah tertuang di berbagai peraturan, mulai PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan sampai Keputusan Gubernur tentang upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur.
“UMK hanya diperuntuk bagi mereka yang lajang dan baru bekerja, jika sudah bekerja lebih dari setahun pekerja wajib di gaji di atas UMK sesuai amanat UU pasal 24 PP 51 Tahun 2023” jelas Rasyuhdi, Minggung (10/12/2023).
Kendati demikian, Rasyuhdi juga menyesalkan masih banyak pengusaha yang enggan membayar gaji karyawan secara proporsional sehingga menghambat kesejahteraan pekerja.
“Anggota kami masih banyak yang tidak sesuai dengan pasal 24, padahal mereka kerja sudah bertahun-tahun” katanya.
Bahkan, lanjut Rasyuhdi, perlu adanya komitmen bersama antara pemangku kebijakan dan stekholder, agar tidak hanya terjadi pembinaan kepada pelaku usaha tapi juga efek jera, sehingga kesejahteraan buruh dan pekerja benar tercapai.
“ Sejauh ini yang terpenting hanya komitmen dan iktikad baik, sehingga tercipta buruh yang sejahtera, juga perlunya efek jera bagi mereka yang melanggar, sehingga kelas pekerja benar-benar merasa di lindungi” imbuhnya.
Berikut bunyi pasal 24 PP 51/2023 :
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
(1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.
(2) Upah bagi Pekekerja / Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah. (*)
