Padang, Publikapost.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar unjukrasa didepan kantor DPRD Sumbar, Selasa (18/2/2025).
Aksi tersebut, merupakan evaluasi pemerintahan 100 hari Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Dedi Irwansyah menyatakan, sejumlah kebijakan pemerintahan baru, memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa.
Dalam orasinya, ia mengatakan, beberapa kebijakan yang menjadi sorotan, antara lain kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, polemik distribusi gas elpiji yang menyebabkan antrian panjang, hingga memakan korban, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami melihat dipemerintahan ini, banyak kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak kepada rakyat,” ucapnya dengan lantang.
Dedi juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan Kemendikbudristek yang cukup besar dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 14,3 triliun.
Pemotongan anggaran ini, tentu berdampak luas, mulai dari kenaikan UKT, pengurangan beasiswa KIP-K, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen.
Disamping itu, ia juga mengkritisi besarnya anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), serta sistem pemerintahan yang semakin gemuk yang tidak efektif dan menuai tindakan dugaan korupsi.
“Program Makan Bergizi Gratis akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang menelan anggaran mencapai triliunan rupiah, sementara itu penambahan staf khusus dan pejabat dalam kabinet justru semakin bertambah dan akan membebani anggaran negara kedepannya, sehingga akan berdampak bagi ekonomi masyarakat nantinya,” ujar Dedi.
(Fakhri/NT)
