Sulsel, Publikapost.com – Bidang Intelijen Kejati Sulsel beserta Kasi Intel Se-Sulsel mengikuti Sosialsiasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah secara virtual, Selasa (6/5/2025).
Hadir dalam sosialisasi ini, Kasi II Irwan Somba, Kasi IV Anton Sulaiman, Kasi V Erfah Basmar dan Kasi Penkum, Soetarmi.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, S.M Mahendra Jaya, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Brigjen Pol. Boro Windu Danandito, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Brigjen TNI Fahrid.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani membahas terkait nota kesepahaman pengawasan dan penyelenggaran perizinan di daerah yang telah diteken Kemendagri, Kejaksaan, Polri, KPK dan Bapissus.
“Saat ini sudah dibentuk tim koordinasi pengawasan penyelenggaran perizinan dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Tim ini akan menginventarisir permasalahan perizinan di daerah,” kata Reda Manthovani.
Reda Mantovani meminta tim koordinasi, khususnya jajaran bidang Intelijen Kejaksaan untuk mengambil langkah-langkah deteksi dini terhadap AGHT yang timbul dari rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan lakukan deteksi aksi untuk kemudahan berinvestasi.
Tim koordinasi ini juga diminta meminimalisir potensi korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sering menjadi faktor penghambat dalam investasi dan pelayanan publik. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Investor terhadap sistem perizinan dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Lakukan kerjasama yang erat dan koordinasi yang solid antar sesama Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Daerah. agar dapat menciptakan iklim ivestasi yang kondusif dan pelayanan publik yang optimal,” kata Jamintel.
Terakhir, Jamintel menyampaikan harapan Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas ini dengan baik dan profesional, jaga marwah Institusi Kejaksaan dan jangan ada penyalahgunaan kewenangan.
“Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutup Reda Manthovani. (Abu Alghifari/HF)
