Jakarta, Publikapost.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat lobi fiskal ke tingkat pusat.
Kali ini, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, melakukan audiensi strategis ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (8/7/2025).
Rombongan disambut hangat, oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, bersama Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, Subandono, dan Direktur Dana Transfer Khusus, Purwanto.
Pertemuan tersebut, membahas sejumlah isu krusial terkait fiskal daerah dan upaya percepatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati John Kenedy Azis menyampaikan, bahwa audiensi ini dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap usulan kegiatan yang telah diajukan ke BNPB dan Kementerian PUPR, sekaligus mengusulkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2026.
โKami ingin memastikan bahwa data indikator daerah yang menjadi dasar perhitungan transfer fiskal benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, kami sampaikan pembaruan data terkait jumlah penduduk, desa/nagari, korong, hingga jumlah aparatur PPPK,โ ujar Bupati.
Menurut Bupati, data ini memiliki dampak langsung terhadap rumus alokasi dana transfer daerah.
Oleh karena itu, pembaruan dan validasi menjadi penting agar alokasi anggaran yang diterima lebih proporsional dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Dirjen Askolani, merespons positif upaya tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti, dan melakukan verifikasi data yang disampaikan.
โKami berkomitmen, untuk mendukung daerah yang aktif dan serius menyampaikan data yang akurat. Kita akan lakukan peninjauan kembali, sehingga transfer fiskal ke Padang Pariaman ke depan bisa lebih baik,โ ujarnya.
Pertemuan ini, mencerminkan keseriusan dan konsistensi Bupati John Kenedy Azis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
(Fakhri/Kominfo)
