Menu

Mode Gelap

Berita · 9 Nov 2023 18:02 WIB

Data BPS: Angka kemiskinan Ekstrem Dekati Nol Persen


 Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik, Senin (06/11/2023). Perbesar

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik, Senin (06/11/2023).

Jakarta, Publikapost.com – Angka kemiskinan ekstrem kian menurun, dalam data yang di laporankan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem  di seluruh provinsi di Indonesia pada 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah menuju nol persen.

“Dapat kami sampaikan beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Sumatra adalah Provinsi Sumatra Selatan, di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Timur, di kawasan Jawa adalah DIY, di wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Barat, di wilayah Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua, dan di wilayah Bali dan Nusatenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas Amalia saat menghadiri Rapat di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan  kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan berada di angka 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di jumlah 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.

KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI berharap konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kiai Ma’ruf menyebutkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE. Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.

Ia menilai pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah menjaga tren penurunan tersebut hingga target kemiskinan ekstrem nol persen dapat dicapai. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. 

“Tentu kinerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem,” tutupnya.

 

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Bermitra Dengan Polri, Pokdarkamtibmas Resor Metro Tangerang Kota Laksanakan Musres Ke – V

21 Juli 2024 - 15:49 WIB

Jajaki Magang Dosen dan Pertukaran Mahasiswa, UNUJA Kerja Sama dengan Shandong Foreign Trade Vocational College

20 Juli 2024 - 12:22 WIB

Padang Pariaman Berhasil Meraih Juara Kategori, Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2024

19 Juli 2024 - 20:03 WIB

Tim Kenziro Medan Nyatakan Dukungan Penuh untuk El Adrian Shah sebagai Calon Walikota Medan 2024

19 Juli 2024 - 13:40 WIB

Direktorat Penyidikan Jampidsus Kembali  Tetapkan 7 Orang Tersangka Baru Terkait Perkara Komoditi Emas

19 Juli 2024 - 13:37 WIB

Pemkab Padang Pariaman Berhasil Mengatasi Inflasi Kemenkeu RI Kucurkan DIF Tahun 2024 

18 Juli 2024 - 23:35 WIB

Trending di Berita