Medan, Publikapost.com – Berdasarkan amatan dan investigasi wartawan, tampak adanya pembangunan Ruko tempat tinggal yang berlokasi di Jalan Taut, Klurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung yang diduga untuk Ruko tempat tinggal (Siluman) menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB/PBG) serta melanggar peraturan daerah (perda) Senin,14/4/2025.
Masih di lokasi, para pekerja bangunan melakukan pengerjaan Rumah Toko (Ruko) yang ber jumlah 7 Unit. Namun berdasarkan hasil dari PBG hanya 5 unit yang disetukui mendirikan bangunan sehingga saat ini masih berdiri kokoh dan merasa kebal hukum.
Untuk meningkatkan serta memperoleh penghasilan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yaitu dari salah satu bentuk retribusi di Pemko Medan, yaitu dari iuran Izin Mendirikan Bangunan IMB atau PBG.
Namun pemilik bangunan Ruko diduga mencoba mengelabui petugas pengawas tingkat kelurahan sampai ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan ( PKPCKTR) maupun ke Satpolpp Kota Medan dikarenakan mendirikan bangunan tidak sesuai perizinan PBG.
Afan Perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan (PKPCKTR) ketika dikonfirmasi wartawan ia tidak menjawab untuk keterbukaan informasi yang dimana adanya proyek pembangunan rumah tempat tinggal yang diduga menyalahi perizinan.
Terpantau 7 unit bangunan yang berlokasi di Jalan Taut hingga saat ini pengerjaan kurang lebih 50%. Serta belum mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan (PKPCKTR) dari 2 unit rumah tempat tinggal tersebut.
Terlebih dahulu bentuk Surat Peringatan(SP) tersebut biasanya di tempelkan di depan pintu masuk ataupun langsung diberikan kepada pengawas lapangan. Jika sudah mendapatkan SP, maka pihak pemilik wajib memberhentikan aktivitas pengerjaan serta melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan tersebut.dalam Waktu yang ditentukan dan berikan yaitu 7×24 jam.
Maka diminta kepada Forkopimda setempat berkolaborasi dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP Kota Medan) agar melakukan penindakan maupun pembongkaran sesuai berdasarkan peraturan daerah (Perda) kota Medan demi meningkatkan Retribusi PAD kota Medan. (Kaperwil Sumut – Habib)
