Medan, Publikapost.com – Diduga tidak sesuai dengan anggaran di beberapa ruang lingkup pekerjaan dilaksanakan pihak kontraktor yaitu, mencakup galian tanah mekanis, timbunan tanah dari luar lokasi, pembangunan struktur tanggul, serta fasilitas penunjang seperti jembatan, spot foto dan tangga.
Dewan pimpinan Daerah Jaringan Informasi Nasional Sumatera Utara (DPD JINSU) Hermanto Simanjuntak SE mengatakan dimana aktifitas pengerukan material didalam Danau Siombak, mereka menggunakan alat berat dan diangkut kapal ponton oleh PT Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor pelaksana proyek.
“Dapat diartikan ruang lingkup pekerjaan penimbunan bahwa material penimbunan untuk tanggul diambil dari kawasan danau. Dalam kegiatan tersebut apakah diperbolehkan mengambil material diarea kawasan danau, karena normalisasi bukan bagian dari pekerjaan tersebut,” ujarnya di kutip Kamis 17/04/2025.
Masih menurut Dewan pimpinan Derah Jaringan Informasi Nasional Sumatera Utara, ditemukan dugaan bagian dari kontruksi bangunan mengalami keretakan mungkin diakibatkan kurangnya tulangan pembesian ataupun pekerjaan.
“Maka kami minta kepada aparat hukum terkait untuk memeriksa kegiatan yang baru selesai dilaksanakan, diduga telah terjadi penyelengan anggaran dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai program” tegas Hermanto MT Simanjuntak.
Wartawan Publikapost.com Mendapatkan Informasi Dan Surat Dari Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Informasi Nasional Sumatera Utara
Berdasarkan informasi diperoleh wartawan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sumgai II Medan, tidak mencantumkan tanggal mulai pekerjaan yang terkesan menutup-nutupi agar tidak diketahui masyarakat umum. Dimana nama pekerjaan Revitalisasi Danau Siombak Kota Medan, nomor kontrak HK.02.03.BWS2.8.2./2024/02 satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera II.
Sumber dana APBN Tahun 2024, nilai kontrak Rp.42.581.014.878.- Sebagai penyedia Jasa PT BAHANA PRIMA NUSANTARA, konsultan Supervisi PT TRIEXNA KSO, PT TEKNIKA UTAMA KONSULTAN, waktu pekerjaan 240 hari kalender.
Sementara itu di lokasi berbeda perwakilan satker BWS wilayah Sumatera II, Maruli Simatupang , PPK Nasrin dan bapak Ali Cahyadi ketika diihubungi wartawan melalui telepon selulernya mereka tak bersedia hendak dikonfirmasi (Bungkam) meskipun sudah disampaikan melalui pesan singkat Whatsapp hingga berita ini di terbitkan,
Maka Diminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bapak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Panggil serta periksa Satker BWS Sumatera Utara.
(Kaperwil Sumut – Habib)
