Medan, Publikapost.com – Berdasarkan Informasi dari masyarakat Jasa konstruksi Propinsi Sumatera Utara terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses pemilihan e-Catalog tahun 2024 . Hal itu disampaikan Josua Fereira Pangaribuan melalui suratnya ke Kepala Balai Besar Jalan Nasional Stanley C.H Tuapattinaja ST.,MT.
Menurut Josua Fereira Pangaribuan Pemilihan Asphalt Mixing Plant CV UTAMA, pekerjaan Preservasi jalan dikota Gunung Sitoli nilai pekerjaan Rp.12.639.614,53.- berkontrak pada bulan Maret 2024, telah melanggar aturan karena sertifikat operasi AMP sudah expired ketika proses pemilihan.
Selain itu ada juga pemilihan CV Sartika Abadi dengan pekerjaan Preserpasi Jalan Teluk Dalam, dengan nilai pekerjaan Rp.4.835.026.037,75.- berkontrak pada bulan April 2024 melanggar aturan perusahaan tersebut tidak memiliki AMP.
Dan Hal Yang Sama dalam Pemilihan PT.Calvinta Prima Perkasa untuk pekerjaan presevasi Jembatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.861.943.150.- dan presevasi Jembatan dengan nilai pekerjaan Rp.4.835.026.037,75.- berkontrak pada bulan April 2024, melanggar aturan karena perusahaan itu berlokasi di Palembang sementara di Sumatera Utara masih banyak perusahaan e-Catalog untuk mendapat pekerjaan.
Dari ketiga hal tersebut yang di sampaikan Josua Feriera Pangaribuan diduga adanya tindak pidana korupsi dan Kolusi antara oknum PPK atau Satker atau, maupun Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sumatera Utara dengan pihak Perusahaan yang terpilih, hal tersebut yang tertuang dalam selebaran cacat prosedur dan melanggar aturan sesuai dengan surat edaran nomor 17/SE/Db/2023 tentang pembelian pada Katalog Elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
Demi menjaga asta cita pada Pak Resident Prabowo sebagai President Republik Indonesia, kami Masyarakat Jasa Kontruksi Sumatera Utara meminta kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan jawaban klarifikasi demi tegaknya keadilan didunia kontruksi.
Sementara itu team wartawan mendatangi kantor Ka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Sakti Lubis, guna melakukan konfirmasi maupun klarifikasi terkait tentang adanya informasi yang beredar dari selebaran masa jasa konstruksi Sumatera Utara. Namun Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, tidak berada di Kantor,
Selanjutnya Team Wartawan berupaya melakukan konfirmasi maupun klarifikasi melalui via chat Whatsapp ataupun via telpon whatsapp, sampai Saat berita ini diterbitkan team wartawan belum mendapatkan keterbukaan informasi publik maupun hasil konfirmasi.
Maka dari itu, diminta kepada kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Utara (Kejatisu), Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia), Ketua Kamar Dagang dan industri (Kadin Provinsi Sumatera), Dan Komisi III DPR – RI Serta Komisi V DPR – RI Untuk Memeriksa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Ka _ BBPJN) Sumatera Utara, terkait atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Proses E – Catalog Tahun 2024. (Kaperwil Sumut – Habib)
