Menu

Mode Gelap

Berita · 20 Mei 2023 08:19 WIB

Hampir Seratus Bacaleg di Malang Punya Riwayat Kasus Pidana


 Foto Istimewah Mantan Napi Bisa Nyaleg (ICW) Perbesar

Foto Istimewah Mantan Napi Bisa Nyaleg (ICW)

Malang, Publikapost.com – Pengadilan Negeri Kepanjen kelas IB selama bulan Mei  2023, telah menerima 492 pengajuan terkait surat keterangan tidak pernah Dipidana oleh Bakal Calon Legislatif 2024 Kabupaten Malang.

Sedangkan pengadilan kelas II B Kepanjen mencatat sekitar 20 Persen dari yang mengajukan tersebut merupakan mantan narapidana.

“Sejak hari Jum’at (19/5/2023) kemarin total ada 492 bacaleg yang mengajukan surat Eraterang, dan benar ada sekitar 20 persen diketahui pernah tersangkut kasus pidana,” ungkapnya Humas Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B, Aulia Reza Utama melalui sambungan telepon oleh awak media, Sabtu (20/5/2023).

Saat di konfirmasi awak media, Reza sebenarnya tidak menyebutkan angka pasti terkait jumlah Bacaleg yang berstatus mantan narapidana.

Akan tetapi, jika dihitung 20 persen dari angka 492 Bacaleng tersebut, kemungkinan besar hampir 100 orang yang mempunyai riwayat kasus pidana.

“Kasusnya bermacam-macam, mulai dari kasus korupsi, narkotika, pencurian, hingga pemerkosaan,” tuturnya.

Sedangkan perlu dipahami, salah satu syarat  sebagai bakal calon legislatif, yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023, pasal 11, yang berbunyi terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui terkait adanya mantan narapidana yang juga ikut mendaftar sebagai bacaleg di KPU Kabupaten Malang, karena masih dalam proses verifikasi.

“Kami masih proses verifikasi, jadi belum diketahui,” katanya.

Terkait kejadin tersebut, mahardika juga menjelaskan regulasi bakalcaleg yang bisa mendaftar terkait mantan napi, mereka sudah mendapatkan putusan bebas dari pengadilan minimal selama 5 tahun sebelum masa pendaftaran.

“Nanti akan kami verifikasi dulu. Jika memang ada dan belum 5 tahun, maka masih ada waktu perbaikan,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

TMMD Ke-120 Bersama Masyarakat Bersinergi Mengukur Lokasi Pembangunan Rumah Panel Listrik

18 Mei 2024 - 23:49 WIB

Menangani Persoalan Sosial dan Kamtibmas, Kapolres Metro Jakarta Utara Mengukuhkan Pengurus Pokdarkamtibmas

17 Mei 2024 - 22:05 WIB

Kaliandra Sipohon Masa Depan Energi Indonesia

17 Mei 2024 - 21:14 WIB

Tingkatkan Rasa Nasionalisme, Karutan Ajak WBP Ikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional Setiap Tanggal 17

17 Mei 2024 - 16:12 WIB

Ratusan Calon Anggota PPS Pilkada Ikuti Ujian Seleksi Berbasis CAT

17 Mei 2024 - 16:08 WIB

Calon Petahana Suhatri Bur Mendaftar ke Partai Gerindra 

17 Mei 2024 - 00:09 WIB

Trending di Berita