Negara-negara berkembang menghadapi masalah utang yang meningkat sebagai kombinasi dari suku bunga yang tinggi, bank yang gagal bayar, dan pertumbuhan global yang lamban mengancam untuk mendorong ekonomi yang rentan ke dalam kegagalan.
Dalam konferensi pers yang menyertai penerbitan World Economic Outlook tahunan pada Selasa (11 April), Dana Moneter Internasional meminta otoritas moneter untuk tetap pada tingkat suku bunga.
“Berputar” sekarang bisa berarti “perang melawan inflasi mungkin tidak berhasil,” kata kepala ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas. Tetapi pengetatan lebih lanjut dapat berarti lebih banyak kesulitan bagi negara-negara berkembang karena bank semakin membatasi pinjaman luar negeri, meningkatkan biaya pinjaman.
Tekanan utang akan menjadi agenda utama pada pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan IMF, yang berlangsung di Washington dari 10 hingga 16 April.
Banyak negara terbelakang harus membayar suku bunga dua digit atas pinjaman yang dibutuhkan untuk membeli makanan dan bahan bakar di pasar dolar global. Di Afrika sub-Sahara “kami melihat tekanan pendanaan yang kuat” bersama dengan “lonjakan harga pangan dan energi,” kata Gourinchas
Memburuknya prospek lebih lanjut adalah gelombang obligasi jatuh tempo yang akan segera terjadi. Pembayaran obligasi internasional di pasar negara berkembang akan mencapai €27 miliar pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dari €7,6 miliar untuk tahun ini. Jika kurangnya akses ke pasar modal global di negara-negara berpenghasilan rendah terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan negara-negara gagal membayar pinjaman mereka.
Ketahanan dan kepercayaan keberlanjutan IMF — fasilitas pinjaman untuk kesiapsiagaan iklim dan pandemi bagi negara berpenghasilan rendah dan beberapa negara berpenghasilan menengah — dapat menawarkan kelonggaran.
Tetapi meskipun menerima bantuan keuangan dari pemberi pinjaman multilateral dan bilateral untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, banjir dan harga pangan dan energi yang tinggi, negara-negara seperti Kenya, Tunisia dan Pakistan menghadapi masalah utang yang parah, dan banyak yang mengatakan diperlukan reformasi yang lebih dalam untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi badai.
Tunisia menghadapi “kemungkinan nyata” kebangkrutan dalam jangka pendek, menurut lembaga pemeringkat Fitch. Presiden negara itu Kais Saied pada bulan Oktober mencapai kesepakatan tentatif untuk paket dana talangan IMF €1,9 miliar tetapi minggu lalu menolaknya setelah dana tersebut mendorong pemerintahnya untuk menghapus subsidi negara pada barang-barang pokok dan bahan bakar.
“Mengenai IMF, diktat asing yang akan menyebabkan lebih banyak kemiskinan tidak dapat diterima,” kata Saied kepada wartawan, Kamis. “Kedamaian sosial bukanlah permainan.” Pada bulan Desember 2010, harga pangan yang meningkat membantu memicu revolusi Tunisia, yang menyebabkan ratusan kematian dan penggulingan presiden lama Zine El Abidine Ben Ali.
Dalam bab tiga laporannya, IMF menyarankan konsolidasi fiskal dapat mengurangi beban utang, tetapi hanya jika ekonomi tumbuh dan prospek ekonomi secara umum baik. Ini juga menunjukkan negara-negara terlalu enggan untuk merestrukturisasi utang mereka – yang menurut laporan IMF adalah cara yang baik untuk mengurangi biaya utang – karena takut dianggap tidak dapat diandalkan oleh investor asing.
Sri Lanka, Zambia, dan Ghana telah gagal membayar hutang luar negeri mereka dan saat ini sedang merundingkan restrukturisasi hutang dengan kreditor asing, tetapi seringkali prosesnya lambat dan menyakitkan dan kekurangan kerangka umum untuk penyelesaian hutang. Minggu ini negara-negara akan memperdebatkan cara menghasilkan sistem kerja, tetapi sejauh ini, kemajuannya lambat.
