Publikapost.com, Palestina – Perbedaan dalam memandang sebuah wilayah semakin meruncing tajam ketika melihat konflik Israel dan Palestina. Pelbagai upaya dilakukan untuk memberikan tekanan psikologis atau baku hantam lewat senjata oleh keduanya.
Informasi terbaru terkait konflik wilayah itu dari pemerintah sayap kanan Israel yang menyetujui rencana pembangunan ribuan rumah baru di pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat.
Komite perencanaan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi pembangunan pemukiman, menyetujui lebih dari 5.000 rumah pemukiman baru awal pekan ini.
Pembangunan ribuan rumah baru ini sedang dalam tahap perencanaan dan belum jelas kapan pembangunan akan dimulai.
“Pemerintah PM Netanyahu bergerak maju dengan agresi dan perang terbuka melawan rakyat Palestina,” kata pejabat Palestina di Tepi Barat, Wasel Abu Yousef, dilansir Al Jazeera.
Masyarakat internasional bersama dengan Palestina menganggap pembangunan pemukiman itu ilegal dan menghambat upaya perdamaian.
Hingga kini lebih dari 700 ribu orang Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.
Pemerintahan baru Israel yang didominasi oleh politisi agama dan ultranasionalis, memang bersikap agresif soal pemukiman.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich adalah salah satu tokoh yang diberi otoritas oleh Kabinet Israel soal kebijakan pemukiman. Dia berjanji menggandakan populasi pemukim di Tepi Barat.
Pemerintah PM Netanyahu memang menjadikan perluasan pemukiman sebagai salah satu prioritas utama, sejak ia terpilih kembali sebagai perdana menteri pada November 2022 lalu.
Baru-baru ini, pemerintah Tel Aviv menyetujui pembangunan 900 rumah baru di pemukiman ilegal Giv’at Ze’ev.
Pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel juga berbanding lurus dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap warga Palestina.
Pekan lalu, tujuh warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka, setelah pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi di Jenin. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, 174 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun ini.