Jakarta, Publikapost.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia belakangan mendapat sorotan tajam lantaran mengeluarkan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi merugikan Pertamina dan pihak swasta.
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F Ismal mengatakan, sebenarnya langkah yang diambil Bahlil bertujuan untuk mengatur distribusi dan harga BBM di Indonesia. Keputusan ini sekilas terdengar baik dan cukup masuk akal dalam konteks Indonesia saat ini. Namun, siapa sangka, ternyata banyak pihak menilai kebijakannya itu tidak mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan industri dalam negeri.
“Implikasinya jelas, di mana muncul kekhawatiran terkait gangguan stabilitas pasokan dan harga BBM di dalam negeri yang belakangan sangat terasa. Beberapa SPBU milik swasta terlihat tidak lagi melayani pelanggan karena tidak ada pasokan BBM. Sementara, sebagian lainnya hanya mengandalkan stok alakadarnya,” ucapnya kepada awak media melalui pesan singkat, Senin (06/10/25).
Yakub menerangkan, tidak hanya itu, Pertamina, selaku perusahaan energi milik negara, juga diperkirakan akan mengalami kerugian imbas dari kebijakan ini.
“Pengaturan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dalam negeri dapat mengurangi margin keuntungan dan mengganggu operasional perusahaan. Lantas, bagaimana memaknai persoalan ini dan langkah solutif apa yang mesti diambil,” terangnya.
*Dampak Kebijakan*
Yakub mengungkapkan, kebijakan yang semula diharapkan mampu memperkuat kemandirian sektor energi nasional justru dalam kenyataannya kontraproduktif terhadap pelaku usaha, khususnya pihak swasta yang berperan penting dalam memperluas distribusi energi di berbagai daerah.
“Memang diakui, regulasi baru ini cenderung membatasi ruang gerak swasta untuk mendapatkan pasokan BBM selain melalui Pertamina, dinilai semakin mempersempit ruang akses dan menghambat aktivitas operasional industri maupun sektor transportasi yang sangat bergantung pada pasokan energi yang lebih stabil,” ungkapnya.
Yakub melanjitkan, apa yang belakangan dikeluhkan pihak swasta imbas dari kebijakan ini yakni sulitnya mendapatkan BBM dengan harga dan volume yang memadai.
“Padahal, keterlibatan sektor swasta sejauh ini sangat dibutuhkan terutama dalam membantu memperlancar rantai distribusi energi nasional yang tidak bisa spenuhnya dilakukan Pertamina. Dengan demikian, adanya pembatasan ini justru menimbulkan efek domino yang luar biasa. Mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga menurunnya efisiensi produksi di sektor riil,” lanjutnya.
Yakub menjelaskan, dalam konteks yang lebih besar, kebijakan ini tidak hanya menghambat distribusi BBM dalam negeri, melainkan juga berpotensi menekan daya saing usaha nasional, karena pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah pihak paling terdampak akibat ketidakstabilan pasokan dan harga BBM saat ini. Kondisi ini sebelumnya pernah juga dialami provinsi Banten, ketika muncul pengetatan pasokan gas yang membuat sejumlah industri mengalami masalah serius kelangkaan energi atau bahan bakar untuk memutar roda industri.
“Harusnya, dari pengalaman Banten ini pemerintah belajar tentang pentingnya kelonggaran dalam distribusi BBM, alih-alih membuat satu pintu yang ujungnya mempersulit ruang gerak distribusi itu sendiri. Masalah kian kompleks ketika muncul fakta adanya kebijakan pencampuran etanol dalam BBM. Secara konseptual, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan,” jelasnya.
Yakub menambahkan, akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan ini belum siap sepenuhnya. Apa yang terjadi di lapangan adalah kualitas bahan baku etanol yang belum bisa dikatakan sangat bagus, termasuk rantai pasokan yang belum stabil, serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya yang masih mentah.
“Alhasil, kebijakan yang kurang perhitungan ini menimbulkan ragam keluhan dari masyarakat mengenai kualitas bahan bakar yang menurun serta gangguan pada performa mesin kendaraan. Akhirnya, kebijakan yang semestinya menjadi solusi justru menggandakan persoalan baru. Dalam dunia tata kelola publik, langkah yang tidak disertai kalkulasi matang sering kali berujung pada blunder kebijakan, dan inilah yang terlihat sekarang,” imbuhnya.
*Optimisme Kepemimpinan Simon Aloysius*
Yakub menyoroti, di tengah sorotan tajam yang datang dari berbagai penjur imbas dari kebijakan BBM yang kurang matang, muncul sinar harapan dari sosok pemimpin Pertamina saat ini. Beliau adalah Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius, sosok yang terkenal disiplin, tegas dan visioner.
“Berbeda dengan pendekatan birokratis yang kerap berbelit sehingga menghambat dinamika industri energi nasional, Simon dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang lugas, terbuka, fleksibel dan solutif,” katanya.
Yakub menegaskan, sejak awal penulis mengikuti jejak kepemimpinan beliau yang tidak jarang ditemui pada orang lain. Beliau adalah sosok yang memahami betul bahwa tantangan di sektor energi hari ini bukan tentang produksi dan distribusi, tetapi soal tata kelola, transparansi, dan efisiensi. Itu terlihat di mana di bawah kepemimpinannya, Pertamina mengalami transformasi menjadi perusahaan energi yang adaptif dan inovatif.
“Pertamina di tangannya tidak hanya berperan sebagai penyedia BBM nasional, melainkan merangkak lebih jauh sebagai motor penggerak transisi energi menuju masa depan energi hijau. Simon juga lebih terbuka dalam mendorong sinergi antara BUMN dan swasta. Karena beliau menganggap sektor swasta bukan kompetitor, melainkan mitra strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pendekatan kolaboratif inilah yang menjadi karakter kepemimpinan visioner Simon dalam memajukan energi nasional melalui bendera Pertamina,” tegasnya.
Yakub berharap beberapa kebijakan yang saat ini beliau ambil mulai dari upaya penguatan kilang domestik, efisiensi rantai pasok, serta percepatan digitalisasi sistem distribusi Pertamina agar rantai pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien adalah sejumlah langkah strategis yang layak diapresiasi. Untuk itu, optimisme di tengah runyamnya masalah yang kini tengah mendera perusahaan energi plat merah ini akibat kebijakan Menteri yang kurang memahami situasi lapangan, semoga segera diatasi oleh beliau.
“Banyak yang melihat gaya kepemimpinannya membawa harapan besar dalam memecah kebuntuan yang ada saat ini. Di tangannya, Pertamina diharapkan tidak lagi hanya menjadi raksasa energi yang siap merebut perubahan, tapi juga menjadi ujung tombak bagi ketahanan energi dan industri dalam negeri. Di sinilah sinar harapan akan sosok Simon Aloysius kembali dipercayakan. Publik berharap di tangan beliau lahir arah baru kebijakan yang tidak hanya mengeluarkan Pertamina dari kemelut yang ada, tapi juga solusi bagi kestabilan energi nasional kini dan akan datang,” harapnya.
