Menu

Mode Gelap

Berita · 16 Mei 2023 15:50 WIB

Mahfud MD Optimis Terkait RUU Perampasan Aset Yang Akan Segera Dibahas


 Foto Istimewah: Mahfud MD / Antara Perbesar

Foto Istimewah: Mahfud MD / Antara

Yogyakarta, Publikapost.com – Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan optimistis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang akan segera dibahas di DPR RI beberapa pekan ke depan.

“Sekarang (RUU Perampasan Aset) sudah masuk ke DPR, inSya-Allah dalam beberapa minggu ke depan akan dibahas di DPR,” ungkap Mahfud MD dikutip dari Antara, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah DIY Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.(16/5/2023)

Mahfud MD juga membeberkan RUU Perampasan Aset tersebut memiliki fungsi agar penggelapan uang atau kekayaan negara tidak lagi mudah dilakukan.

Setelah RUU itu diratifikasi menjadi UU, ia meyakini koruptor akan kesulitan mengalihkan harta hasil pidananya kepada orang lain.

Menurutnya, dengan beleid itu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, narkoba, serta terorisme asetnya bisa langsung disita tanpa menunggu putusan pengadilan.

“Orang yang diduga melakukan tindak pidana meskipun belum ada putusan pengadilan asetnya bisa dirampas asalkan ada bukti pendahuluan yang cukup,” obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini tak kunjung melunasi utang kepada negara juga bisa langsung dirampas.

“Yang begini ini bisa dilakukan perampasan aset nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak bersalah ya sudah dikembalikan,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bersama DPR RI.

Pada Selasa (2/5), Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf RUU Perampasan Aset diserahkan ke DPR RI, Selasa, setelah masa reses berakhir.

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Polisi Ungkap Rentetan Kasus Pelaku Begal Casis Bintara Polri

22 Mei 2024 - 22:14 WIB

Dua Buronan Beda Propinsi Diamankan Oleh Tim Tabur Intelejen  Kejati Sulsel, Kajati Agus Salim Beri Apresiasi

22 Mei 2024 - 20:34 WIB

Mafia Tanah Merampas Hak Milik Atas Tanah Warisan Suku Jambak

22 Mei 2024 - 19:11 WIB

Pengukuhan dan Pelantikan DPC IWAPI Padang Pariaman Periode 2024-2029

22 Mei 2024 - 19:06 WIB

Aksi Unjuk Rasa Menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Bergema di Seluruh Negeri

22 Mei 2024 - 19:01 WIB

Tolak Revisi UU Penyiaran : Perlawanan untuk Kebebasan Pers Wartawan Bersatu Banjarnegara menggelar aksi damai

22 Mei 2024 - 18:54 WIB

Trending di Berita