Menu

Mode Gelap

Berita · 6 Agu 2025 15:05 WIB

Mas Bupati Rio Jelaskan Soal Laporan Polisi dan Hubungan dengan Jurnalis


Mas Bupati Rio Jelaskan Soal Laporan Polisi dan Hubungan dengan Jurnalis Perbesar

Situbondo, Publikapost.com — Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoga, akhirnya buka suara terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan pasca-demonstrasi pekan lalu, terutama terkait adanya laporan polisi yang muncul sebagai ekses dari aksi tersebut. Dalam sebuah jumpa pers, Bupati Rio secara resmi memberikan klarifikasi dan pandangannya, menegaskan bahwa dinamika politik yang terjadi saat ini adalah hal yang wajar sebagai bagian dari ‘periode penyesuaian ulang’ atau adjustment period kepemimpinannya.

Bupati Ajak Seluruh Elemen Menuju ‘Adjustment Periode’

Bupati Rio membandingkan masa kepemimpinannya saat ini dengan proses factory reset pada sebuah ponsel. “Sama halnya seperti pergantian pemilik HP, selalu ada reset pabrik. Ini adalah periode itu,” ujarnya. Menurutnya, masa penyesuaian ulang ini tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi, tetapi juga di kalangan masyarakat sipil, tim pendukungnya saat Pilkada, hingga para jurnalis.

Ia menyadari bahwa perbedaan gaya kepemimpinan bisa memengaruhi respon terhadap isu-isu politik. “Style saya adalah menginginkan ide dan gagasan dari teman-teman media. Sebagian besar sudah memahami dan bahkan sering mengajak saya berdiskusi soal pertanian, peternakan, hingga pariwisata,” kata Rio.

Namun, ia juga mengakui adanya pihak yang merasa situasinya tidak menguntungkan dan tetap melancarkan kritik. “Kritisisme sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Saya menyiapkan berbagai kegiatan dialogis seperti ‘Rembukan’ yang sudah berjalan beberapa kali, di mana masyarakat bebas mengkritik saya sebebas-bebasnya,” jelasnya. Selain itu, pendopo bupati juga selalu terbuka 24 jam bagi siapa saja yang ingin datang dan berdiskusi.

Demonstrasi sebagai Bentuk Dialog dan Persekusi Jurnalis

Terkait demonstrasi, Bupati Rio menegaskan bahwa ia menghadapinya sendiri tanpa pengawalan ketat. “Sebagai seorang mahasiswa yang dari dulu juga kerjanya demo, saya tidak perlu khawatir. Itu adalah bentuk dialog, meskipun tensinya lebih tinggi. Itu biasa saja,” ungkapnya.

Rio juga menampik tudingan yang menyebut dirinya melakukan penganiayaan atau persekusi terhadap seorang jurnalis. “Bahkan setelah demo, teman-teman tetap saya temani, kita video call. Artinya Situbondo ini dalam kondisi yang cukup kondusif untuk teman-teman jurnalis, tidak seperti yang di-framing belakangan ini,” ujarnya.

Laporan Polisi dan Upaya Menjaga Kondusivitas

Menanggapi laporan polisi yang dilaporkan oleh seorang jurnalis, Bupati Rio menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan instansi terkait sejak Senin lalu.

“Sudah ada langkah-langkah evaluatif dan saya rasa itu sudah menjadi kebijakan yang proporsional dan sangat bijaksana untuk menjaga kondusivitas, tidak hanya di Situbondo, tapi di Jawa Tenggara,” tuturnya.

Ia berharap laporan tersebut segera dicabut untuk menjaga suasana Situbondo yang kondusif. “Oleh karena itu saya berharap hari ini juga ada upaya tegas untuk mencabut laporan yang sekali lagi saya sampaikan, saya tidak tahu siapa yang dilaporkan. Tapi itu satu langkah maju untuk menjaga kondisi Situbondo,” tegasnya.

Bupati Rio menambahkan bahwa dengan dicabutnya laporan tersebut, ia berharap tidak ada lagi rencana aksi demonstrasi, termasuk dari pihak luar Situbondo. Ia mengakui bahwa ada pergerakan dari para pendukungnya yang ingin melakukan aksi boikot dan demonstrasi balasan.

“Oleh karena itu saya berharap itu sudah tidak terjadi lagi, karena sudah selesai, kita bergandengan tangan, dan semua bebas,” katanya.

Di akhir jumpa pers, Bupati Rio menegaskan kembali komitmennya untuk keterbukaan.

“Tidak boleh lagi ada framing wartawan istana. Semua bebas. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, dengan pengaturan ulang ini, semua menjadi sadar dan paham apa yang saya pikirkan, tidak lain untuk perbaikan Situbondo,” pungkasnya.
Ia mempersilakan masyarakat dan media untuk terus mengkritik dirinya, terutama jika ia melakukan kebijakan yang keliru, tindak pidana korupsi, nepotisme, atau kolusi.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

​Program Mahasiswa PMM Berdampak UMM Ajak Warga Desa Sopet Cegah DBD dengan Metode 3M Plus

15 Agustus 2025 - 12:57 WIB

Sumbangkan 21 Medali Emas Kejuaraan Dunia Karate ke-8 di Jepang, Kajati Sulsel Apresiasi Altet Karate-Do Gojukai Sulsel

15 Agustus 2025 - 09:54 WIB

Perda Bale Kerta Adhyaksa Disahkan, Ketut Sumedana Selaku Penggagas Raih Penghargaan Khusus

14 Agustus 2025 - 21:05 WIB

Bupati Padang Pariaman Audensi dengan Kepala BPTD Sumbar Membahas Pengadaan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Tenaga Surya

14 Agustus 2025 - 21:01 WIB

BWS Sumatera V Bersama Bupati dan Korem 032/Wirabraja Gelar Gerakan Irigasi Bersih dan Sawah Pokok Murah untuk Ketahanan Pangan

14 Agustus 2025 - 20:59 WIB

Perayaan HUT RI Ke-80, Korlantas Polri Siap Jaga Kamtibmas

14 Agustus 2025 - 20:55 WIB

Trending di Berita