Jakarta, Publikapost.com – Dalam upaya memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara serta menghindari informasi yang simpang siur di masyarakat, Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran. Rapat ini melibatkan Pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun sektor-sektor krusial lainnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan ulang anggaran, termasuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi persepsi yang keliru,” ucap Dasco di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (14/02/25).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
Waktu yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga. Hal ini ditegaskannya menyusul banyaknya informasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer tersebut imbas efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan Mementerian dan Lembaga,” tegas Sri Mulyani.
Adapun untuk memastikan tidak adanya PHK, dilakukan rekonstruksi anggaran pasca-efisiensi dalam beberapa hari terakhir. Rekonstruksi dilakukan untuk mereview kembali besaran anggaran yang diefisiensi. Lewat rekonstruksi, sejumlah kementerian/lembaga mendapat keleluasaan karena jumlah efisiensi mengecil.
“Akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik, pemotongan anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai,” imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Lebih lanjut, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pemotongan. Untuk tahun anggaran 2025, program ini akan diberikan kepada 1.040.192 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp14,7 triliun. Begitu pula dengan beasiswa lain seperti LPDP dan Beasiswa Indonesia Bangkit yang tetap berlanjut sesuai kontrak yang sudah berjalan.
“Dalam kaitannya dengan perguruan tinggi, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya menyasar aktivitas non-esensial seperti perjalanan dinas, seminar, dan seremonial, tanpa memengaruhi operasional pendidikan. UKT (Uang Kuliah Tunggal) tidak boleh dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi ini,” jelasnya.
Selain itu, tunjangan kinerja dosen yang selama ini menjadi perhatian juga sedang dalam tahap finalisasi.
“Tunjangan ini akan diberikan kepada 97.734 dosen di berbagai kategori, termasuk dosen di PTN BLU dan PTN Satker yang belum mendapatkan remunerasi,” tutup Menteri Keuangan. (*)
Sumber : DPR RI
