Menu

Mode Gelap

Berita · 9 Agu 2023 23:50 WIB

Ojol Ruda Paksa WNA di Bali, Ini Kata Kementerian PPPA


 Ilustrasi rudapaksa. (Manado Post) Perbesar

Ilustrasi rudapaksa. (Manado Post)

Jakarta, Publikapost.com – Pemerkosaan yang terjadi kepada warga negara asing berinisial GWL mendapatkan sorotan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Rabu (9/8/2023).

Kejadian pemerkosaan tersebut terjadi  pada 7 Agustus 2023 di Bali, oleh salah satu drive ojek online (Ojol) berinisial WD .

Dari informasi yang dihimpun, kejadian tersebut bermula saat korban memesan ojek daring tujuan sebuah vila di daerah Jimbaran dari Bukit Villa by Puri Kelapa Quest dengan tujuan. Tujuan vila tersebut merupakan tempat korban (GWL) menginap selama liburan di Bali.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagaimana di lansir dari republikan juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan, terlapor (WD) selalu mengajak korban untuk berinteraksi sehingga korban (GWL) tidak memperhatikan arah rute perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terlapor (WD) membelokan kendaraan ke sebuah tanah kosong dan meminta korban untuk turun dari kendaraan yang di tumpanginya.

“Terlapor lalu membanting korban ke tanah dan mencekik leher korban (GWL). Korban sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri namun gagal, terlapor akhirnya tetap memperkosa korban (GWL),” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Kejadian tersebut juga mendapat kecaman dari Bintang, atas tindakan terduga pelaku tersebut. Jika benar adanya kejadian itu terjadi, maka menurutnya tidak ada toleransi lagi dan sekecil apapun bagi kekerasan seksual yang terjadi.

“Terlapor dapat dikenakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujar Bintang.

Bintang menyoroti perkosaan menjadi salah satu jenis kejahatan seksual yang membutuhkan perhatian serius. Bintang berharap pihak penyedia layanan transportasi berbasis online dapat melakukan evaluasi agar kasus kekerasan atau pelecehan seksual dapat dicegah.

Apalagi di tengah tingginya minat pengguna layanan jasa transportasi online bagi kaum perempuan. “Ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen selama melakukan perjalanan,” ujar Bintang.

Bintang juga menyayangkan kehadiran transportasi daring masih sangat rentan tindak kejahatan. Padahal munculnya transportasi daring seharusnya menjadi jawaban terhadap kebutuhan transportasi bagi masyarakat.

“Sudah semestinya pihak penyedia layanan memastikan dan mengedepankan rasa aman bagi konsumen bukan hanya tentang efisiensi waktu,” ujar Bintang.

Selain itu, Bintang mendukung korban yang telah berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Apalagi korban adalah WNA yang sudah semestinya mendapat rasa aman dan nyaman di seluruh wilayah NKRI.

“KemenPPPA mengajak semua perempuan yang mengalami kasus kekerasan dan pelecehan untuk berani bicara dan mengungkap kasus kekerasan yang dialami,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Bentuk Kepedulian Terhadap Warganya, Bupati Suhatri Bur Hadiri Takziah Almarhum Aldelia Korban Luka Bakar

29 Mei 2024 - 23:34 WIB

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., Aster Panglima TNI Tinjau Sumur Bor

29 Mei 2024 - 23:15 WIB

Kunker Tim Wasev TMMD Ke-120 TA. 2024 di wilayah Kodim 0823/Situbondo

29 Mei 2024 - 23:09 WIB

Belasan Unit Ruko Di jalan Tuasan Masih berdiri Kokoh Diduga Tidak Memilik PBG, Desak Walikota Medan Untuk Tinjau Lokasi Dan Minta Bongkar Bangunan Ruko

29 Mei 2024 - 16:55 WIB

Mewakili Generasi Muda, Dewan Eksekutif Daerah Rampai Nusantara Kabupaten Deli Serdang Tabulasi, Maju Bacalon Kepala Daerah

29 Mei 2024 - 16:47 WIB

Kajari Gowa Lantik Pejabat Baru, Ini Yang Disampaikan Dalam Sambutannya

28 Mei 2024 - 23:14 WIB

Trending di Berita