Menu

Mode Gelap

Berita · 3 Jul 2023 14:22 WIB

Pandangan Akademisi dan Pengamat Politik Terkait RUU Desa


 Aksi unjuk rasa Kades di DPR yang menuntut masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. |Sumber Foto: Tangkapan layar Youtube DPR RI] Perbesar

Aksi unjuk rasa Kades di DPR yang menuntut masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. |Sumber Foto: Tangkapan layar Youtube DPR RI]

Publikapost.com, Jakarta – Keputusan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa Nomor 16 Tahun 2014 akhirnya disahkan dalam rapat pleno Panitia Kerja RUU Desa, Senin (3/7/2023). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan seluruh fraksi setuju menjadikan RUU Desa menjadi usulan inisiatif DPR.

“Apakah rancangan revisi undang-undang desa dapat kita setujui?” tanya Awiek.

“Setuju,” sahut peserta rapat.

Adapun revisi UU Desa ini dinilai penuh kepentingan politik karena dilakukan jelang Pemilu 2024. Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak ada manfaatnya untuk masyarakat.

Selain itu, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, juga mengyatakan masa jabatan kepala desa selama enam tahun sudah cukup. Menurutnya, revisi UU Desa ini bisa memunculkan tafsir bahwa elite politik berusaha mendapatkan dukungan politik dari kepala desa, bukan karena ada kepentingan rakyat.

Ubedilah Badrun , Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, menilai disetujuinya revisi UU Desa sangat vulgar terkait dengan tahun politik.

Ia menyebut hal itu juga memunculkan kesimpulan tafsir bahwa revisi UU Desa bertalian dengan kepentingan elite politik untuk mendapat dukungan politik dari kepala desa, bukan berbasis pada kepentingan rakyat.

“Tafsirnya akan sangat politis pragmatis transaksional sehingga citra DPR dan anggotanya akan semakin terpuruk,” jelas Ubedilah, menukil CNNIndonesia.com, Kamis (22/6) malam.

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Ucu Martanto SIP MA turut memberikan tanggapan. Ucu mengatakan bahwa revisi UU tersebut akan berpengaruh pada sirkulasi dan hegemoni politik desa karena hal tersebut menyangkut perubahan periode masa jabatan kepala desa.

“Revisi UU ini nanti akan berpengaruh pada periode masa jabatan kepala desa. Yang pada awalnya satu periode hanya enam tahun kemudian berubah menjadi sembilan tahun. Dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama,” ujar Ucu.

Selanjutnya, Ucu menegaskan bahwa potensi terbentuknya politik dinasti pada perpanjangan jabatan ini akan sangat mungkin terjadi. Pada konteks ini, petahana memiliki kesempatan lebih lama dalam membangun reputasi dan mengumpulkan sumber daya pada putaran pemilihan selanjutnya.

Karena itu, tak jarang jika masa jabatan seorang kepala desa sudah habis, maka jabatan itu akan beralih kepada anak, saudara, atau kerabat terdekat lainnya.

Politik dinasti di desa ini akan berdampak pada ring kekuasaan yang akan selalu melekat pada keluarga petahana. Dalam hal ini, calon kepala desa lain tidak memiliki privilese yang sama untuk memenangkan hati masyarakat.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

TMMD Ke-120 Situbondo Libatkan Tiga Matra TNI

20 Mei 2024 - 12:03 WIB

Kejaksaan selalu Hadir Ditengah Masyarakat, Agus Salim Menutup Turnamen Sepak Bola Kajati Sulsel Cup I 2024 Di Kota Malili Lutim

20 Mei 2024 - 11:55 WIB

Gus Hamid dan Red Hawk Bondowoso Siap Perkuat Potensi Ekonomi Hingga Pariwisata

19 Mei 2024 - 14:41 WIB

TMMD Ke-120 Bersama Masyarakat Bersinergi Mengukur Lokasi Pembangunan Rumah Panel Listrik

18 Mei 2024 - 23:49 WIB

Menangani Persoalan Sosial dan Kamtibmas, Kapolres Metro Jakarta Utara Mengukuhkan Pengurus Pokdarkamtibmas

17 Mei 2024 - 22:05 WIB

Kaliandra Sipohon Masa Depan Energi Indonesia

17 Mei 2024 - 21:14 WIB

Trending di Berita