Jakarta-Publikapost.com – Rancang Undang – Undang (RUU) Kesehatahan 2023 sering kali menjadi polemik di kalangan masyarakat. Saat ini RUU kesehatan tersebut, menjadi polemik pembahasan yang cukup seru di Bahsul Masail Kiai dan Bu Nyai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) se – Indonesia.
Bahsul Masail terkait RUU Kesehatan tersebut terlaksana di PP Al-Muhajirin Purwakarta yang diasuh KH Abun Bunyamin.
Pokok pembahasan tersebut terbagi dua komisi. Pertama bagian ibu nyai se-Indonesia, membahas terkait qonun jarinah di Aceh, dan komisi kedua oleh para bapak kyai yang membahas RUU Kesehatan.
RUU kesehatan tersebut juga bisa dijadikan pasal karet, bahkan sebagian kaki beranggapan bermasalah, karena klausul kata yang di usulkan adalah ‘menyamakan’ terkait olahan hasil tembakau dengan narkotika, minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya.
“Ini bisa menimbulkan kegaduhan dan dikhawatirkan akan menjadi pasal karet karena menyamakan petani tembakau dengan petani ganja,” ujar KH Sarmidi Husna, Katib Syuriah PBNU yang diundang menjadi narasumber pada Bahsul Masail tersebut dikutip TIMES Indonesia, Minggu (7/5/2023).
Berdasarkan tekanan yang seolah diberikan kepada para petani tembakau dan masyarakat awan, KH Mahbub Ma’afi, ketua LBM PBNU, akhirnya bersama kiai lingkup Nahdlatul ulama berinisiasi untuk mengadakan Bansul masail tersebut.
“Masyarakat Nahdlatul Ulama banyak yang terlibat dalam industri ini entah sebagai petani, buruh, penjual, pengecer, dan lain-lain. Kami ingin mengakomodir keluhan mereka,” jelasnya.
Akhirnya acara Baisul Masail tersebut mendapatkan rekomendasi, yakni menolak pasal 154 RUU Kesehatan 2023 yang mempunyai potensi pasal karet yang dapat merugikan petani kecil.
Selain penolakan tersebut, baisul Masail yang di delegat akan PBNU tetap menolak peraturan Kemenkes terkait kemasan.
“Kemasan rokok diberi peringatan besar dan visual yang menakutkan. Tapi kenapa alkohol tidak diberi peringatan yang sama padahal keharaman dan madharat-nya jauh lebih besar?” ujar KH Sarmidi Husna.
