Surabaya, publikapost.com – Rabu 24 Mei 2023 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya melakukan audiensi dengan Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar). Dalam pertemuan tersebut PMII Surabaya memberikan beberapa catatan – catatan terkait kepemudaan dan beasiswa tangguh surabaya yang mana disbudporapar sebagai peneyelia atas program tersebut.
“Kami kecewa ketika ibu kadis tidak dapat menghadiri pertemuan kali ini, tapi itu tidak menjadi putusnya ikhtiyar untuk memberikan catatan – catatan kepada dinas terkait.” Ujar Ketua PMII Surabaya
Lanjutnya, Kami mendorong kepada disburdporapar juga mengusulkan kepada pemerintahan untuk segera merencanakan pemebentukan peraturan daerah tentang kepemudaan.
Akan tetapi hal ini di tepis oleh bidang kepemudaan yang menghadiri pertemuan tersebut yakni “bahwa perda tentang kepemudaan telah masuk kepada gubernur jawa timur” yang ini di nilai oleh kami tidak sesuai dengan pembentukan perundang-perundangan, pasalnya untuk pembentukan Perda kota/kabupaten itu hanya melibatkan DPRD Kota/Kabupaten, dan Wali kota/Bupati.
Dalam hal lain, PMII Surabaya memberikan catatan terkait beasiswa tangguh kota surabaya yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam mekanisme pendaftaran dan mendekreditkan hak pendidikan warga surabaya yang di atur pada perwali nomor 21 Tahun 2022 pasal 4 ayat 3 poin B yang berbunyi ” mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.” Point tersebut dikhususkan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Surabaya.
“Guna terwujudnya visi dari wali kota surabaya tentang meningkatkan indeks pembangunan manusia kami menodorong kepada disbudporapar surabaya untuk ikut menyuarakan akan revisi perwali nomor 21 Tahun 2022 dan peningkatan efisiensi dan efektifias beasisswa tangguh surabaya” Ujar Muhammad Husaini.
Sahabat sholeh selaku kader PMII Surabaya yang juga penerima beasiswa tangguh kota surabaya mengatakan bahwa “Rentan waktu pendaftaran dan pemberian kartu MBR/Gamis tidak rasional karena lamanya proses pengajuan untuk mendapatkan kartu MBR/Gamis.
Akan tetapi hal ini ditepis oleh disbudporapar dengan mengatakan “bahwa teknis persyaratan ini sudah dipermudah dengan ketika belum mendapatkan kartu MBR/Gamis dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan.” Ujar wawan bidang kepemudaan
Dalam penutup, PMII Surabaya terus berupaya untuk menjadi mitra dan bersinergi dengan pemerintah kota surabaya dalam koridor check and balance sebagai organisasi kepemudaan setingkat kota surabaya.
