Menu

Mode Gelap

Berita · 11 Jul 2023 13:58 WIB

Polda: 12 Daerah di Papua Rawan Konflik Pemilu, Efek Sistem Noken


 Warga mengikuti Pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, 9 April 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma Perbesar

Warga mengikuti Pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, 9 April 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma

Publikapost.com, Papua – Masyarakat berpartisipasi penuh dan mensukseskan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih. Provinsi Papua yang masuk wilayah Indonesia bagian timur dalam proses pemilu menggunakan sistem noken.

Sistem tersebut merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Dalam pola bigman, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menjelaskan hasil pemetaan yang ada, tingginya potensi konflik tersebut dikarenakan sistem Pemilu tersebut. Ia menyebutkan terdapat 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kabupaten yang masuk dalam daftar rawan konflik antara lain Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo,” ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Ia menuturkan dalam sistem noken, mereka yang berkontestasi dalam Pemilu dapat merebut suara yang tersisa. Tak jarang, kata dia, hal tersebut akan berujung pada timbulnya korban jiwa untuk memperoleh suara tambahan.

Karenanya, Mathius mengatakan mekanisme tersebut perlu menjadi perhatian serius agar keamanan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin.

Ia juga mengaku telah meminta kepada Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu untuk mengantisipasi ancaman tersebut khususnya terkait penentuan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

“Saya ada minta kepada pemerintah daerah masing-masing termasuk lewat teman-teman KPU, Bawaslu. Kita untuk betul-betul nanti mengontrol nanti bagaimana DPT-nya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap ke depannya pelaksanaan Pemilu di Papua juga dapat diselenggarakan dengan sistem one man one vote. Sehingga diharapkan tidak ada lagi nyawa yang melayang seperti saat menggunakan metode noken.

“Nah ini yang kita mau pemerintah nanti bertahap itu harus dihilangkan. Syukur-syukur Papua ke depan nanti sudah one man one vote,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Melakukan Perlawanan, 1 Dari 5 Pelaku Begal Casis Bintara Polri Ditembak Polisi

22 Mei 2024 - 22:14 WIB

Dua Buronan Beda Propinsi Diamankan Oleh Tim Tabur Intelejen  Kejati Sulsel, Kajati Agus Salim Beri Apresiasi

22 Mei 2024 - 20:34 WIB

Mafia Tanah Merampas Hak Milik Atas Tanah Warisan Suku Jambak

22 Mei 2024 - 19:11 WIB

Pengukuhan dan Pelantikan DPC IWAPI Padang Pariaman Periode 2024-2029

22 Mei 2024 - 19:06 WIB

Aksi Unjuk Rasa Menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Bergema di Seluruh Negeri

22 Mei 2024 - 19:01 WIB

Tolak Revisi UU Penyiaran : Perlawanan untuk Kebebasan Pers Wartawan Bersatu Banjarnegara menggelar aksi damai

22 Mei 2024 - 18:54 WIB

Trending di Berita