Medan, Publikapost.com – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025) sore. Mereka menuntut penghapusan tunjangan mewah anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan, berada di Jalan Kapten Maulana Lubis. Mereka menginginkan Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen hadir mendengar aspirasi mereka.
Di lokasi tampak hadir tiga Wakil Ketua DPRD medan yakni, H Rajudin Sagala (PKS), H Zulkarnain SKM (Gerindra) dan Hadi Suhendra (Golkar) serta sejumlah anggota DPRD Medan lainnya juga turut mendengarkan aspirasi massa seperti Elbarino Shah, Modesta Marpaung, Janses Simbolon, Reza Fahlevi, Yia Anggraeni, dr Faisal Arbie dan dr Dimas Sofani Lubis.
Dalam aksi damai tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan HMI diantaranya adalah penyelesaian masalah parkir di Medan yang mahal dan praktik pungli parkir liar, masalah proyek mangkrak, keadilan bagi guru honorer dan penanganan banjir dan korupsi lingkungan.
Menanggapi hal itu, Rajudin Sagala menyampaikan bahwa DPRD Kota Medan telah menyalurkan aspirasi masyarakat melalui reses dan sosialisasi perda. Ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, dengan alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 diperuntukkan bagi pendidikan.
Massa aksi meminta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan menandatangani naskah evaluasi kinerja DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Para Pimpinan DPRD Kota Medan menyatakan bersedia menandatangani dengan catatan, poin-poin yang disepakati harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Medan.
Sementara untuk hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat, akan mereka sampaikan secara tertulis.
(Reporter : Habib)
