Jakarta, Publikapost.com – Lebih dari 800 pejabat di AS, Inggris, dan Uni Eropa menandatangani surat perbedaan pendapat untuk memprotes dukungan pemerintah mereka terhadap Israel dalam perang di Gaza, yang mungkin merupakan pembersihan etnis dan genosida.
Surat tersebut menandai pertama kalinya para pejabat di negara-negara barat berkumpul untuk mengkritik dukungan pemerintah mereka terhadap perang secara terbuka, baik pejabat saat ini maupun mantan pejabat yang terlibat dalam upaya tersebut, The New York Times melaporkan pada 2 Februari.
Para pejabat tersebut mengatakan bahwa adalah tugas mereka sebagai pegawai negeri untuk berbicara secara terbuka guna mengubah kebijakan negara mereka terhadap Israel setelah upaya mereka untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka secara internal dibubarkan.
“Kebijakan pemerintah kita saat ini melemahkan moral mereka dan melemahkan kemampuan mereka untuk membela kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia secara global,” kata surat itu.
Laporan tersebut menambahkan bahwa “ada risiko yang masuk akal bahwa kebijakan pemerintah kita berkontribusi terhadap pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, kejahatan perang dan bahkan pembersihan etnis atau genosida.”
Pemboman dan kampanye darat Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Israel telah menghancurkan puluhan ribu rumah, serta rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan kuburan dalam kampanye untuk membuat Gaza tidak bisa dihuni. Ratusan ribu warga Gaza menghadapi kelaparan.
Para pejabat Israel telah menyatakan keinginan mereka untuk mengusir 2,3 juta penduduk Gaza ke Mesir dan negara-negara lain untuk menaklukkan dan mencaplok wilayah kantong tersebut serta membangun permukiman Yahudi.
The New York Times mencatat bahwa para penandatangan surat tersebut tidak mengungkapkan nama mereka karena takut akan pembalasan, kata salah satu penyelenggara yang telah bekerja di Departemen Luar Negeri AS selama beberapa dekade.
Namun sekitar 800 pejabat saat ini telah menyetujui surat tersebut karena surat tersebut diedarkan di pemerintahan beberapa negara, kata pejabat tersebut.
Salah satu penyelenggara mengatakan sekitar 80 penandatangan berasal dari lembaga pemerintah AS, termasuk banyak dari Departemen Luar Negeri.
Penandatangan surat tersebut terbanyak berasal dari berbagai lembaga UE, disusul Amerika Serikat dan Belanda. Pejabat dari Swedia dan Swiss juga menyetujui surat tersebut, kata sumber lain yang mengetahui hal tersebut, termasuk banyak dari kementerian luar negeri masing-masing.
Josh Paul, yang mengundurkan diri dari Departemen Luar Negeri pada bulan Oktober atas dukungan Gedung Putih terhadap kampanye militer Israel, menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan politik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga Barat” sehubungan dengan perang “telah menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan keahlian dan tugas yang apolitis. pegawai negeri sipil menanggungnya.”
Hanya beberapa negara Uni Eropa, terutama Irlandia, Spanyol, dan Belgia yang menentang perang Israel di Gaza dan menyerukan gencatan senjata.
Berber van der Woude, mantan diplomat Belanda yang bertugas di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, berbicara atas nama para pembangkang Belanda di Kementerian Luar Negeri.
“Menjadi PNS tidak membebaskan Anda dari tanggung jawab untuk terus berpikir,” ujarnya. “Ketika sistem menghasilkan keputusan atau tindakan yang salah, kita mempunyai tanggung jawab untuk menghentikannya. Hal ini tidak sesederhana ‘diam dan melakukan apa yang diperintahkan’; kami juga dibayar untuk berpikir.”
Nona Van der Woude mengundurkan diri pada tahun 2022 karena kebijakan pemerintahnya yang mendukung Israel.
