Situbondo, Publikapost.com – Kesejahteraan buruh atau pekerja di Kabupaten Situbondo masih terbilang sangat rendah, terbukti banyak aduan kepada Dewan Pimpinan Cabang Sarikat buruh muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi NU) Kabupaten Situbondo, terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dan perdata.
Aduan yang di terima DPC Sarbumusi Situbondo terkait pelanggaran berupa karyawan tidak menerima upah selama 3 bulan, BPJS Non aktif dan Gaji tidak sesuai UMK.
Lukman hakim Ketua DPC Sarbumusi NU mengatakan ada ratusan buruh yang melapor kepada DPC Sarbumusi Situbondo terutama terkait upah yang tak kunjung di bayar selama berbulan-bulan.
“ Saat ini kami dampingi ratusan karyawan menuntut hak mereka terutama terkait gaji dan denda sesuai UU yang berlaku” Kata Lukman, saat ditemui awak media di halaman Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Senin (3/07/2023).
Selain itu, Lukman masih belum bisa menyebutkan nama perusahaan yang di adukan, sebab masih berusaha menjaga nama baik perusahaan dan lebih menegaskan terkait sikap Pemerintah Daerah harus lebih pro Aktif dalam menangani masalah kesejahteraan buruh.
Lukman mengatakan, upah yang tak terbayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sudah berjalan selama tiga tahun. Kendati demikian Pemerintah Daerah dan DPRD serasa tutup mata.
“ Sudah berjalan selama tiga tahun, tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, pemerintah daerah dan DPRD mungkin tahu tapi karena tidak ada pengaduan mereka abai” Sambungnya.
Sedangkan Dwi Anggi Septiawan,S.H selaku Koordinator Advokad Sarbumusi Situbondo di hubungi secara terpisah mengatakan, pengawas ketenagakerjaan juga perlu kerja ekstra untuk memastikan bahwa peraturan UU Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan yang ada.
Anggi juga mendorong Pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur supaya memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 88A ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 jo. UU No. 11 tahun 2020.
“ Ada sanksi pidana, denda sampai enam persen, sanksi administratif hingga evaluasi perizinan usaha. Tentunya jika langkah seperti ini yang di ambil akan menjadi efek jera bagi perusahaan nakal di Situbondo,” ungkapnya.
Anggi juga menyebutkan, jika proses bipartit dan tripartit tidak menemukan kesepakatan yang memihak kepada pekerja, DPC Sarbumusi Situbondo akan mengawal proses tersebut sampai ke pengadilan hubungan industrial (PHI) di Surabaya.
“ Proses terus berlanjut bipartit dan tripartit, tapi jika pihak Perusahaan enggan dengan tawaran kita, kita siap mengajukan gugatan di PHI Surabaya,” Pungkasnya.
(tim/red)
