Padang Pariaman, Publikapost.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, agar tidak terlibat dalam segala kegiatan politik praktis saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini.
Menurutnya, apabila hal tersebut terbukti dilakukan akan berdampak bagi diri sendiri, khususnya ASN yang bertugas dilingkungan Pemkab Padang Pariaman.
“Sebagai seorang ASN harus menjaga netralitas, serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, oleh karena itu, kita menghimbau kepada ASN melalui surat edaran, agar berperilaku sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga diharapkan terhindar dari kegiatan politik praktis yang dapat merugikan diri sendiri,” tegas, Sekdakab Rudy R Rilis yang juga Ketua Korpri Padang Pariaman.
Sekda mengharapkan, kepada ASN untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan fokus pada pekerjaan masing-masing dan selalu menjaga netralitas, apabila diketahui yang bersangkutan terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi administratif.
Sementara itu, dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyampaikan, beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral.
Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah PNS selain Sekretaris Daerah, menurut Menteri PANRB Asman Abnur, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.
Menteri PANRB juga mengingatkan adanya ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa: i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:
a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk;
b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
ASN kabupaten Padang Pariaman
Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa: i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ii) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah; iii) pembebasan dari jabatan; dan iv) atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
“Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,โ tulis Menteri PANRB.
Menteri PANRB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Penjabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PANRB ini dengan sebaik-baiknya.
(Fakhri/red)
