Situbondo dengan kultur agama yang kuat mampu membangkitkan semangat perjuangan dalam semua komunitas dan organisasi ke-agamaan, sama halnya dengan Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) di Situbondo. Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama yang fokus pada perjuangan hak-hak kaum buruh yang sering termarginalkan, dan saat ini kembali bangkit di era Transformasi – Industrialisasi setelah mati suri pada beberapa tahun lalu.
Pada hari sabtu,11 Desember 2021 kembangkitan Sarbumusi Situbondo di tandai dengan di gelarnya acara Konfercab DPC Sarbumusi Situbondo yang di hadiri KH. Dr. Muhyidin Khotib, selaku ketua PCNU Situbondo dan Sekretaris Jenderal DPW Sarbumusi Jatim Imam Muchlas, dalam acara tersebut Lukman Hakim terpilih sebagai Ketua DPC Sarbumusi Situbondo preode tahun 2020-2027.
Sejarah Sarbumusi tidak hanya mampu melalukan konsolidasi massa buruh nahdlyin demi pemenangan pemilu 1955, tapi juga mampu menjadi mobilitas corong NU yang efektif dan efisien dalam pejuangan masalah perburuhan. Dalam perjalan sejarahnya, Sarbumusi pada awal Orde Baru, juga mampu menjadi serikat buruh terbesar di Indonesia, meskipun akhirnya semua serikat di lebur ke dalam FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia ) pada tahun 1973. Setelah Sarbumusi kembali menjadi Badan Otonom NU yang di resmikan pada Muktamar NU 1999, menjadi tugas besar bersama untuk terus mengulang sejarah Manuver yang di miliki Sarbumusi.
Sarbumusi Situbondo di era Transformasi – Industrialisasi
Warga nahdliyin di Situbondo yang selama ini kental akan kultur pedesaan-tradisonal juga harus mampu bertranformasi di era industrialisasi saat ini, tred modernisasi saat ini juga harus menjadikan warga nahdliyin sebagai subjek karena dalam era industrialisi dan pasar bebas saat ini warga nahdliyin merupakan sasaran empuk untuk di jadikan objek. Sarbumusi Situbondo dalam konteks tersebut mempunyai peran sangat penting untuk meningkatkan perlindungan dan Advokasi Hukum untuk perlindungan terhadap warga NU yang menjadi buruh. Mengingat kondisi sosial-ekonomi warga NU yang berada pada strata kelas menengah ke bawah, maka mayoritas buruh dan juga petani merupakan warga NU.
Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) diharapkan mampu menjadi wadah buruh untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah seharusnya melekat pada kaum buruh. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat, diharapkan aspirasi para buruh dapat sampai kepada para pengusaha, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan buruh. Handoko（2000 dalam Wisnuthomo, 2014） mengemukakan bahwa kepentingan ekonomi merupakan kepentingan utama yang selalu diperjuangkan oleh serikat buruh, yaitu berupa kenaikan tingkat upah, pengurangan jam kerja serta perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja.
Pasca Mati Suri DPC Sarbumusi Situbondo
Kini Banom NU tersebut sedang berbenah dan berikthiar untuk kembali bangkit dan menemukan kebangkitannya di daerah yang kultur agamanya sangat kuat. Tidak di pungkiri jika Sarbumusi Situbondo bisa lebih berkembang pesat dari pada DPC Sarbumusi lainya, melihat ruh kental yang dimiliki warga situbondo terhadap kultur-tradisional dan kepada Naldlatul Ulama. Pelu di tekankan kembali, bahwa dengan kembalinya Sarbumusi Situbondo mempunyai banyak tugas rumah yang berlum terselesaikan.
Pertama, Sarbumusi Situbondo harus melakukan konsolidasi di basis secara terstruktur dan massif. Saat ini warga situbondo mayoritas NU dan peluang bekerja atau menjadi buruh sangat besar dan perlunya kita hadir jika ada hal yang tidak di inginkan, tentu ini harus terus dikembangkan di masa-masa mendatang. Salah satu indikator keberhasilan Sarbumusi adalah seberapa banyak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bisa dibuat di masa-masa mendatang. PKB ini sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap anggotanya di tingkat pabrik/perusahaan.
Kedua, Sarbumusi merupakan serikat buruh berbasis NU, jadi harus merekontruksi persebaran profesi kaum nahdliyin. Berbeda dengan serikat buruh lain yang lebih fokus pada profesi formal seperti perusahan industry dan karyawan, Sarbumusi di harap juga memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang berada di sektor informal. Kita juga ingin melihat bagaimana organisasi mengorganisir kaum nelayan, petani, buruh tambang, atau buruh harian lepas yang benar-benar minim perlindungan hukum maupun jaminan mata pencaharian.
Ketiga, kita harus bersinergi dengan instansi pemerintah dalam pengawalan Undang-undang Ketenaga kerjaan, Sarbumusi situbondo juga perlu terus berbenah dan dalam menguatkan kepasitas-kapabilitas gerakannya untuk merespons perkembangan ekonomi global dan tata cara pola hubungan kerjanya. Saat ini, misalnya, bagaimana caranya Sarbumusi perlu memberikan perhatian kepada pola kerja baru di atas, bukan hanya di dunia industri yang memiliki hubungan industrial formal.
Konfrensi DPC Sarbumusi Situbondo semoga bisa menjadi langkah awal bagi kaum buruh NU di Situbondo untuk selalu berdiri tegak dalam menjalani pergerakan dan perjuangan dalam perburuhan, dan semoga Sarbumusi kembali menemukan kejayaannya seperti di masa lalu. Pengurus DPC Sarbumusi situbondo yang terpilih nantinya juga masih mempunyai janji kepada muassis Nahdlatul Ulama untuk selalu mengibarkan keadian bagi para buruh Indonesia.
Rasyuhdi: Sekretaris PCINU Tiongkok dan Direktorat Kajian Strategis PPI Dunia Kawasan Asia-Oseania
