Situbondo, Publikapost.com – Emitan udang beku afiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PT PMMP), diduga kuat belum membayarkan jaminan sosial Ketenagakerjaan atau BPJSTK bagi pekerjanya.
Keterangan tidak dibayarnya BPJSTK ditegaskan Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Situbondo Lukman Hakim, sebelumnya Lukman selaku kuasa hukum para pekerja juga sudah melakukan tripartit dan dimediasi Disnaker Kabupaten Situbondo terkait beberapa permasalahan hubungan industrial di PT PMMP, salah satunya terkait BPJSTK yang harus di bayarkan secepatnya, karena risiko kerja yang sangat tinggi.
“Jangankan dibayar, bahkan pekerja yang resign tidak dapat melakukan pencairan JHT BPJSTK, karena pihak PT PMMP belum kunjung memberikan surat yang di minta pihak BPJSTK, padahal kita sudah layangkan surat bulan lalu” Kata Lukman Hakim, Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Situbondo saat memberikan keterangan, Sabtu (05/08/2023).
Baca Juga:
Disnaker Situbondo Undang Pimpinan PT PMMP dan DPC Sarbumusi Situbondo Untuk Selesaikan Masalah pekerja
Lukman menyampaikan, pihaknya saat ini hanya bisa berharap kepada pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, untuk menindak lanjuti dan memberikan sanksi sesuai amanat UU.
“Disnaker Situbondo sifatnya hanya membina dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi. Jadi kita harap pengawas bisa cepat menindaklanjuti dan kami mendorong Pemkab Situbondo harus mengeluarkan Perda atau Perbub yang bisa melindungi Hak pekerja di daerah.” Ungkapnya.
Kendati demikian, Lukman juga menjelaskan terkait peraturan UU pada pasal No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bunyi pasal 19 ayat (2) UU No 24 Tahun 2011 “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”
Baca Juga: Pidana Bagi Pengusaha yang Intimidasi Anggota Serikat Buruh atau Pekerja
Pasal 55 UU No 24 Tahun 2011 yakni “ Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” ungkapnya.
Saat publikapost.com mengkonfirmasi Eko Kridarso selaku Humas PT PMMP, via whatshapp pada (5/08/2023), menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar.
“ Ngawur, info dari mana. Sudah dikeluarkan suratnya, senin atau selasa JHT tersebut sudah bisa diambil,” pungkasnya. (tim/red)
